Bocah malang Penderita HIV

JAKARTA (Pos Kota) – Kasus yang menimpa AM, 5, bocah malang penderita HIV/AIDS membuat prihatin kalangan DPRD DKI. Mereka menilai hal itu terjadi lantaran ketidakpekaan instansi Pemprov DKI ditingkat kelurahan terhadap kondisi warganya.

Ahmad Husein Alaydrus, Anggota DPRD DKI, sangat tidak masuk akal jika pihak kelurahan tidak mendengar kabar terkait kondisi yang menimpa bocah malang tersebut. Terlebih kedua orang tua AM telah meninggal lebih dulu lantaran mengidap penyakit HIV/AIDS.

“Sebagai pengayom masyarakat seharushya pihak kelurahan lebih peka terhadap kondisi warganya. Ini bukti tidak berjalannya pelayanan pada masyarakat terutama warga miskin,” ujar Ahmad.

Hal yang sama juga diungkapkan Iman Satria, Anggota Komisi E yang membidangi masalah kesehatan. Menurut politisi Partai Gerindra ini tidak ada alasan bagi warga tidak bisa datang ke rumah sakit untuk berobat. Terutama mereka yang tidak mampu seperti yang dialami AM.

Terlebih dalam setiap Tahun Anggaran (TA) telah dialokasi dana penguatan kelurahan yang nilai tidak kecil. Untuk tahun 2010, Pemprov DKI telah menganggarkan dana sebesar Rp826,13 miliar dalam APBD yang dialokasikan untuik penguatan kelurahan. Anggaran dipergunakan untuk biaya operasional 267 kantor Lurah, bantuan operasional untuk 30.148 RT, 2.698 RW dan 2.698 anggota Dekel dan biaya untuk kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, keamanan lingkungan dan kebersihan.

Tidak hanya itu pada tahun ini, petugas di kelurahan juga mendapatkan penambahan tunjangan khusus dan Tunjangan Kinerja Daerah yang besarnya mencapai Rp1 juta perbulan. Sehingga tidak ada alasan bagi pihak kelurahan untuk tidak memfasilitasi warganya yang tidak mampu.

Iman menilai kasus ini semata terjadi lantaran letidak pedulian lurah setempat terhadap kondisi yang menimpa keluarga AM. Terlebih dalam membantu bocah tersebut tidak diperlukan biaya yang cukup besar. “Cukup dengan memfasilitasi puskesmas setempat, AM bisa langsung dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan Ambulan Gawat Darurat (AGD) yang telah tersedia di setiap puskesmas kecamatan.

Lebih lanjut, Iman mendesak pemprov untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap pejabat di lingkungan setempat. Hal itu lantaran mereka telah lalai dan menelantarkan warga yang tengah mengalami kesulitan.